FATWA MUI No. 9A 2008 TENTANG LARANGAN KHITAN PEREMPUAN


1. Latar Belakang Fatwa Masalah khitan perempuan dibahas Komisi Fatwa MUI setelah mendapat pertanyaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
Pertanyaan tersebut muncul disertai data penyimpangan pelaksanaan khitan perempuan di berbagai Negara. Juga dikuatkan hasil penelitian yang dilakukan Population Council terhadap pelaksanaan khitan perempuan di 6 provinsi di Indonesia yang dibiayai USAID dan Ford Foundation.
Bahkan Departemen Kesehatan RI, cq. Dirjen Bina Kesejahteraan Masyarakat telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Khitan Perempuan bagi Petugas Kesehatan.
Di sisi lain, ada beragam tata cara pelaksanaan khitan perempuan yang berimplikasi dlarar (bahaya) bagi perempuan. Hasil Penelitian praktek khitan perempuan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan, terjadi keragaman praktek khitan, antara dengan cara: menggores, memotong, mengerik, menusuk, mencubit, menindik, dll. WHO juga telah melakukan klasifikasi praktek khitan perempuan ke dalam 4 type:
a. pemotongan ”prepuce” dengan atau mengiris/menggores bagian atau seluruh klirotis.
b. Pemotongan klirotis dengan disertai pemotongan sebagian atau seluruh labia minora.
c. Pemotongan bagian atau seluruh alat kelamin luar disertai penjahitan/penyempitan lubang vagina, dan
d. Penusukan,pelubangan,pengirisan/penggoresan terhadap klirotis dan/atau labia, pemotongan, pemasukan bahan jamu yang bersifat korosif ke dalam vagina.

Dorongan pelarangan khitan perempuan semakin menguat dengan kampanye yang sistimatis dari WHO dan beberapa lembaga donor. Sementara itu, dalam literatur fiqh tidak diketemukan satu pun ulama madzhab fiqh yang mu’tabar (terkenal) melarang praktek khitan prempuan. Bahkan ada kesepakatan bahwa khitan perempuan adalah bentuk keutamaan. Hanya saja terdapat perbedaan hukum fiqh-nya antara sunat dan wajib. Belakangan ada beberapa ulama kontemporer misalnya Yusuf al-Qordowy yang menambah ketentuan hukum ”mubah=boleh”, merujuk pada kenetralan pengertian yang diperoleh dari kata ”makrumah” dalam Hadits Nabi SAW. ”Al-Khitanu sunnatun li al-Rijaal makrumatun li al-Nisa” (Khitan merupakan sunnah (ketetapan Rasul) bagi laki-laki, dan makrumah (kemuliaan) bagi wanita. (lihat konsideran Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 tertanggal 7 Mei 2008).
Kenyataan semacam itu, Komisi Fatwa MUI tidak semata-mata memfokuskan bahasan hukum khitan perempuan (karena ketentuan tersebut sudah dijelaskan panjang lebar dalam berbagai literatur Fiqih, baik klasik maupun kontemporer). Permasalahan yang justru baru adalah adanya trend pelarangan terhadap khitan perempuan secara umum. Bahkan LARANGAN TERSEBUT sudah dituangkan dalam kebijakan pemerintah, sekalipun hanya berupa Surat Edaran (dalam sistem perundangan di negara RI, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap).



2. Substansi dan Diktum Fatwa Diktum Fatwa MUI tentang hukum pelarangan khitan perempuan terdiri dari 4 bagian:
(1) Status Hukum khitan Perempuan
(2) Hukum Pelarangan Khitan Perempuan
(3) Batas atau Cara khitan Perempuan, dan
(4) Rekomendasi Diktum fatwa MUI, selengkapnya sbb.:
Pertama: Status Hukum Khitan Perempuan
1). Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.
2). Khitan perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Kedua: Hukum Pelarangan Khitan Perempuan Palarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari’ah, karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam Ketiga: Batas dan Cara Khitan Perempuan Dalam pelaksanaannya, khitan perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Khitan perempuan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/ colum/prapaeputium) yang menutupi klirotis.
2. Khitan prempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klirotis (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar (bahaya dan merugikan). Keempat: Rekomendasi 1. Meminta kepada pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan. 2. Menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tanaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

3. Fatwa MUI Sebagai Solusi Jalan Tengah
Fatwa MUI terkait dengan masalah khitan perempuan merupakan langkah moderasi di antara dua pandangan ekstrim. Jika digambarkan secara sederhana, penyikapan terhadap masalah khitan perempuan ada dua kutub yang berlawanan:

1) Pihak yang melakukan khitan perempuan dengan praktek yang secara pasti membahayakan, seperti dengan menjepit dan sejenisnya, menutup dan menjahit vagina, mengambil seluruh klirotis dan labia baik mayora maupun minora, dan praktek lain yang membahayakan, sebagaimana digambarkan terjadi di beberapa negara di Afrika Utara.
2) Pihak yang melarang seluruh praktek khitan perempuan, dengan alasan sebagai bentuk kekerasan, mutilasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak tulisan yang bernada sangat provokatif dan memaksakan opini bahwa khitan perempuan adalah tindakan kriminal yang harus diberangus.
Bahkan tanpa disadari juga dilakukan beberapa dokter dan petugas medis. Apalagi dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Bina kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan yang ditandatangani Sri Astuti Suparmanto pada tanggal 20 April 2006, juga mengklaim bahwa sunat perempuan sebagai penyebab perusakan alat kelamin perempuan , tanpa ada penjelasan mengenai khitan yang seperti apa yang masuk kategori merusak itu. Fatwa MUI berdiri di antara dua kelompok ekstrim tsb., Keduanya, secara akademik maupun keagamaan bertentangan dengan ketentuan normatif (syari’at Islam).
Kepada pihak yang menyatakan pelarangan mutlak terhadap khitan perempuan secara agama jelas bertentangan, sebagaimana tersebut dalam diktum kedua Fatwa MUI tersebut.. Namun demikian fatwa MUI tidak menutup mata terhadap fakta adanya berbagai praktek khitan perempuan yang menimbulkan bahaya. Untuk mengindari adanya bahaya akibat penyimpangan terhadap praktek khitan perempuan, Fatwa MUI juga menegaskan mengenai batasan atau tata cara khitan perempuan sesuai dengan ketentuan syari’ah, sebagaimana tersebut dalam diktum ketiga fatwa MUI Penentuan batasan atau tatacara khitan tersebut didasarkan pada petunjuk yang diberikan Nabi SAW yang menekankan 3 prinsip, yaitu:

a. Sedikit saja
b. Tidak berlebihan, dan
c. Tidak menimbulkan bahaya
d. Di samping itu, penetapan batas atau tatacara khitan ini juga merujuk pada pendapat beberapa ahli kedokteran, di antaranya kesimpulan dalam presentasi Prof.Dr.Jurnalis Uddin (Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta) yang menegaskan bahwa khitan pada laki-laki hanya memotong preputium penis, mestinya yang dilakukan pada khitan perempuan adalah juga memotong preputium klirotis saja.
e. Dengan demikian khitan terhadap perempuan secara umum sebanding dengan khitan terhadap laki-laki. Hanya saja karena secara anatomis antara keduanya berbeda, maka tatacaranya juga berbeda. Khitan lelaki dilakukan dengan membuang kulup yang menutupi penis (hasyafah), sedang pada perempuan dilakukan dengan membuang kulup yang menutupi klirotis (bizhr).
f. Masalah yang selama ini dijadikan alasan pelarangan khitan perempuan adalah tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam pelaksanaan khitan perempuan, sehingga terjadi penyimpangan yang membahayakan.
g. Atas dasar inilah, Menteri Kesehatan menerbitakan Peraturan Menteri kesehatan No. 1636/MEN-KES/ PER/XI/2010, dalam Pasal 4 telah mengatur mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan khitan perempuan, sbb.:
h. (1).Pelaksanaan Khitan Perempuan dilakukan dengan persyaratan:
i. a. di ruangan yang bersih
j. b. tempat tidur/meja tindakan yang bersih
c. alat yang steril
d. pencahayaan yang cukup
e. ada air bersih yang mengalir
(2).Pelaksanaan khitan perempuan dengan prosedur tindakan sebagai berikut:
a. cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 (sepuluh) menit
b. gunakan sarung tangan steril
c. pasien berbaring telentang, kaki direntangkan secara hati-hati
d. fiksasi pada lutut dengan tangan, vulva ditampakkan
e. cuci vulva dengan povidon iodin 10 %, menggunakan kain kasa
f. bersihkan kotoran (smegma) yang ada diantara frenulum klirotis dan glan klirotis sampai bersih
g. lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klirotis (frenulum klirotis) dengan menggunakan ujung jarumsteril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klirotis
h. cuci ulang daerah tindakan dengan povidon iodin 10 %
i. lepas sarung tangan, dan
j. cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir



© copyright 2018, Sunat Perempuan. Managed by Rumah Sunatan