PANDANGAN HUKUM POSITIF INDONESIA


Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan alinea IV

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang DasarNegara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Negara Menjamin dan Melindungi Pemeluk Agama
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

Menjamin kehidupan sejahtera lahir dan bathin

Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Apa yang harus diperhatikan oleh Negara
Bahwa Sunat Perempuan adalah merupakan ajaran Islam yang telah ditaati beribu tahun di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia sehingga sudah menjadi sikap budaya bangsa Indonesia dan hamper tidak pernah terdengar di masyarakat kita bahwa telah terjadi malapetaka dengan adanya sunat tersebut. Oleh karenanya, Negara harus turut aktif untuk menyelenggarakan keberlangsungan sunat perempuan ini karena merupakan amanah Undang-undang Dasar yang merupakan tulung punggung kehidupan bernegara ini.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1636/ MENKES/PER/XI/2010 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan (“Permenkes 1636/2010”)

Mengutip pertimbangan dalam Permenkes 1636/2010 ini, diharapkan peraturan ini dapat memberikan perlindungan pada perempuan dengan pelaksanaan sunat perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat.

Pasal 1 angka 1 Permenkes 1636/2010

Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.

© copyright 2018, Sunat Perempuan. Managed by Rumah Sunatan